94c55f9f ad65 4539 b383 b643496e9d45

Kolaborasi AFPI, OJK, dan Kedutaan Inggris Demi Perkembangan Fintech di Indonesia

Danafix hadir dalam acara yang diadakan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan British Embassy dengan dukungan dari PricewaterhouseCoopers (PwC) yang mengangkat topik mengenai fintech. Acara yang berjudul "Responsible P2P Lending Practices, Financial Sector & Intellectual Property Programme" ini diadakan untuk mendukung pertumbuhan fintech yang pada saat ini berkembang sangat pesat di Indonesia. Banyak jenis fintech yang hadir, salah satunya adalah P2P lending. Berdasarkan informasi dari www.ojk.go.id, per 30 Oktober 2019 ini sudah terdapat 144 fintech yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dan terdapat 13 yang telah berizin


Adrian Gunadi, selaku Chairman dari AFPI mengatakan “Pertumbuhan inklusi keuangan dalam hal peminjaman akan melalui peminjaman fintech. Pada 2019, PwC memperkiran bahwa industri ini sekarang mencapai $5 miliar, dan kita harus mencapai angka tersebut tetapi tantangannya adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan yang ada saat ini."

Bapak Adrian juga menginformasikan bahwa AFPI memastikan akan terus mengembangkan diri untuk memiliki infrastruktur yang tepat untuk pertumbuhan industri. Infrastruktur yang dimaksud adalah: 

1. Infrastruktur organisasi

2. Kebijakan kerangka kerja yang tepat

3. Akses yang tepat dan aturan keterlibatan dengan berbagai pemangku kepentingan

Selain itu, pada awal tahun 2020 AFPI akan mengkombinasikan survey Digital Banking dengan survey keuangan dan mereka akan bekerjasama dengan asosiasi dan anggotanya sehingga dapat berpartisipasi pada survey tersebut. 

Saat ini AFPI berkolaborasi dengan pemerintah Inggris bersama dengan PWC untuk mengembangkan proyek dan hasil dari proyek tersebut adalah:

1. Kode Etik

2. Memperkuat kebijakan, kerangka kerja untuk menjadi asosiasi yang efektif bagi pemberi pinjaman fintech tetapi juga efektif dalam komunikasi dengan OJK sebagai pengawas perilaku pasar

Fintech berkembang di banyak negara, tetapi China adalah salah satu negara yang memiliki perkembangan fintech yang sangat cepat, tetapi mereka tidak memiliki regulator untuk mengawasi jalannya industri fintech tersebut. Hal ini  berbeda dengan Indonesia, dimana Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pinjaman p2p yang tumbuh dengan cepat dan memiliki OJK sebagai regulator yang mengawasinya, sehingga hal ini dapat meminimalisir lahirnya fintech-fintech illegal yang dimana mereka tidak memiliki ketentuan aturan yang dapat merugikan masyarakat. Pada seminar tersebut turut hadir John Owens (FSIP Fintech Lead) yang berbagi tentang pasar merger pinjaman P2P, dan tantangannya.

 

Latest articles